Advertisement
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya “kecolongan” dalam anggaran pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp1,05 triliun. Anggaran tersebut diketahui dialokasikan untuk pembelian sekitar 25 ribu unit motor listrik impor guna mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya menyebut dirinya sebenarnya telah menolak rencana pengadaan motor listrik tersebut sejak tahun lalu. Namun, pos anggaran itu tetap muncul dalam sistem penganggaran pemerintah. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan perangkat lunak atau software yang digunakan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ujar Purbaya seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/5).
Menurutnya, sistem pengawasan anggaran kini tengah diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan pengawasan terhadap belanja negara, termasuk yang berkaitan dengan program MBG, akan diperketat.
“Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi,” katanya.
Sorotan terhadap pengadaan motor listrik BGN sebelumnya juga datang dari berbagai pihak, termasuk terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Pengadaan tersebut bahkan sempat menjadi perhatian publik lantaran nilai anggarannya yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang masuk dalam rencana anggaran tahun 2025. Kendaraan tersebut, kata dia, diproyeksikan untuk mendukung mobilitas operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menyebut realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025 dan jumlah kendaraan yang telah direalisasikan mencapai lebih dari 21 ribu unit.
Di sisi lain, isu pengadaan motor listrik ini turut memunculkan perhatian terhadap tata kelola anggaran dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional. Pemerintah kini didorong untuk memastikan seluruh belanja program dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
